Uji Coba 3 Bulan, Permenhub Nomor 108/2017 Diterapkan Hari Ini

Myleighashley.com – Menerapkan kebijakan baru yang membahas tentang kendaraan umum tidak masuk dalam rute jalan akan dimulai hari ini, peraturan ini juga ada dalam Permenhub Nomor 108/2017. Sebelum resmi diberlakukan hari ini, kebijakan baru ini sudah diuji cobakan kepada para pelaku transportasi online selama 3 bulan.

Terkait hal ini, sebenarnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan jika segala persiapan belum rampung, hal ini dikarenakan masih harus menunggu perintah dari dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait pelaksanaannya.

“Kami kan tandem nih sama BPTJ karena bicara kuota, bicara masalah tarif atas-bawah dari teman-teman BPTJ ini. Jadi kita menunggu seperti apa dan bagaimana,” kata Waka Dishub DKI Sigit Wijatmiko.

Sigit Wijatmiko juga menambahkan bahwa dirinya menyetujui semua aspek yang berada dalam Pemenhub 108 di wilayah Jabodetabek memang dikomandoi oleh BPTJ.

“Karena Permenhub 108 untuk mengamanahkan wilayah Jabotadetabek dikomandoi Kemenhub dalam hal ini BPTJ, artinya apa yang menjadi kebijakan BPTJ kita mendukung,” kata dia.

Dia menambahkan meski belum ada intruski dari BPTJ, pihak Dishub tetap akan melakukan tindakan jika angkutan-angkutan itu melanggar ketentuan lalu lintas yang ada, di luar ketentuan dalam Permenhub.

“Karena kalau sesuai Permenhub 108 kita menunggu dari sana. Tapi artinya penegakan hukum yang kami lakukan artinya kalau misalnya dia ada pelanggaran lalu lintas, dia parkir di trotoar ya kita derek, kalau melanggar rambu atau ketentuan lalu lintas lainya tetap kita lakukan tindakan tapi kalau terkait Permenhub 108 ini kami menunggu dari pihak BPTJ,” tegasnya.

Mengantisipasi masalah yang akan datang dari para river transportasi online, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tidak akan mencabut Permenhub 108.

“Sudah sepakat tidak (dicabut Permenhub 108). Revisi pun bukan,” tutur Budi Karya usai menemui pendemo di kantornya.

“Jadi nanti kita akan ada payung hukum tertentu yang menjembatani kepentingan mereka. Tentang aplikasi, tentang koordinasi dengan aplikator dan kepolisian. SIM juga dan tidak ada revisi, dan tidak ada peniadaan (Permenhub 108),” katanya.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *