Pergub 58 Tahun 2018 Terkait Reklamasi Telah Resmi di Tanda Tangani Anies Baswedan

Myleighashley.com – Reklamasi Pantai Utara Jakarta kemungkinan akan dilanjutkan, hal ini berkenaan dengan langkah Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang telah resmi menyetujui Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelola reklamasi.

Pergub tersebut diketahui adalah Pergub 58 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pergub ini sendiri di tetapkan pada 4 Juni 2018 lalu dan disetujui oleh Anies Baswedan. Kemudian di undangkan pada 7 Juni 2018 dengan tanda tangan Sekda DKI Saefullah.

Lantas apakah reklamasi benar-benar akan dilanjutkan?. Menganai hal tersebut Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah buka suara. “Secara formal Pergub sudah diundangkan dan berlaku,” tuturnya.

Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta dibentuk. Sesuai Pasal 3, BKP adalah lembaga ad hoc yang melaksanakan pengelolaan reklamasi. BKP bertanggung jawab kepada Gubernur DKI.

“BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamask Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta,” demikian bunyi Pasal 4.

Susunan Organisasi diatur di Pasal 5. Di situ dinyatakan Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua diiisi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 pejabat.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *